Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dijalankan pada pukul 09.00. Tetapi hingga jam menunjukkan pukul 11.00 belum ada iring-iringan massa guru seperti yang dibayangkan oleh BN Investigasi. Bersama dengan rekan-rekan jurnalis lainnya, BN Investigasi menunggu kepastian berlangsungnya kegiatan yang digagas oleh KOBAR-GB Nagan Raya itu.
Di halaman kantor Bupati, terlihat barisan Satpol PP menyiapkan barisan, sepertinya barisan tersebut dipergunakan sebagai ‘penyambut tamu’ yang datang dari elemen pendidikan pada hari itu. Wajah-wajah sangar Polisi Pamong Praja memagari halaman depan kantor.
Petinggi-petinggi kepolisian Resort Nagan Raya juga terlihat hilir mudik di seputaran kantor. Beberapa PNS yang sedang berada dikantin belakang kantor tersebut sempat mengeluarkan ledekan,”pue han jadeh” (apa tidak jadi lagi mereka). Tak lama terdengar sambutan,”jangan-jangan mereka ketakutan sendiri, takut di pecat” disambut dengan seringai tawa beberapa orang yang juga berada di kantin yang sama.
Berkisar pukul 12. 30, serombongan guru yang tergabung dalam Kobar GB Nagan Raya berdatangan ke lokasi kantor Bupati Nagan Raya. Mereka terlihat memarkir sepeda motor mereka di halaman Mapolres Nagan Raya yang terletak tidak terlalu jauh dari areal Kantor Bupati. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju lokasi tujuan. Pertama sekali kedatangan para pendidik ini, tidak terlihat satupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kendati matahari terlihat panas terik, tidak menyurutkan antusiasme di wajah para guru yang mengawali kedatangan mereka dengan orasi sepanjang jalan menuju kantor pejabat nomor 1 Nagan Raya tersebut. Orasi pertama dilakukan oleh Muhajir sebagai perwakilan dari Kobar GB.
Hingga setengah jam lebih orasi dilakukan oleh guru-guru yang berhadir dalam aksi tersebut. Mereka menuturkan serangkaian fakta miris yang diterima oleh guru selama ini di lingkup Nagan Raya. Seorang orator menyebutkan bahwa selama ini guru-guru sekalipun jasa mereka cukup urgen dalam proses pembangunan anak-anak bangsa, namun dalam hal balas jasa untuk mereka, uuntuk membelikan tempe saja tidak memadai. Berbanding terbalik dengan fasilitas yang didapat oleh anak-anak pejabat. Dengan gaji sedikit dan insentif yang juga kecil, kemudian masih dipermainkan lagi oleh para pejabat yang tidak amanah, apa yang bisa dilakukan oleh guru, jika gizi untuk mereka saja tidak memadai. Apalagi untuk anak-anak guru yang juga butuh pendidikan.
Juga disebutkan, bahwa proses pendidikan awut-awutan, tidak sejalan seperti yang digariskan oleh UUPA No 11/2006 dan Qanun Pendidikan No. 23/2002 yang berlandaskan al Quran dan hadits serta kebudayaan Aceh. Pemda Nagan Raya menjadi pemicu atas semua persoalan yang timbul ke permukaan, banyak terjadi ketidak harmonisan kerja antara semua pihak dan stake holders pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Beberapa fakta ironis terjadi disini:
Pemerintah daerah Nagan Raya tidak memahami persoalan pendidikan dan guru dengan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki program kerja yang jelas kecuali mutasi, mutasi dan mutasi. Bersikap anti intelektual, anti kritik dan arogan terhadap para dewan Guru serta tidak pernah segan-segan melakukan diskriminasi terbuka dan melawan hukum terhadap Guru. Padahal dewan guru telah bersusah payah mendidik anak-anak mereka juga. Selanjutnya dikatakan juga, pemerintah Nagan Raya berani melangkahi juklak dan Juknis bahkan termasuk juklak Presiden RI tentang fungsional dan segala petunjuk menyangkut keuangan APBK, APBA dan APBN terutama menyangkut dengan hak-hak guru. Dan, Pemda Nagan Raya telah melakukan penyimpangan dalam perekrutan pegawai honorer. Bahkan orang yang tidak pernah berbakti sebagai tenaga honorer malah masuk kedalam buku putih dann lulus sebagai PNS.
Hal-hal tersebut disebutkan sebagai raport merah dari pemerintahan Bupati Drs.T. Zulkarnaini dan Kadis Pendidikan yang juga adik kandung bupati, Dra. Cut Intan Mala.
Mereka juga mengatakan bahwa, selama ini salah satu penyebab kenapa kualitas pendidikan di Nagan Raya termasuk yang paling jeblok se-Indonesia adalah persoalan pendidikan juga yang dipolitisir sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekarang mereka tersebut yang dipercayakan sebagai pejabat.
Wahidin, salah seorang partisipan dari unsur mahasiswa turut menyampaikan orasi singkat dihadapan para peserta dan semua yang hadir dalam aksi tersebut, dengan menangis yang sangat menyayat, ia mengatakan dalam sebagian orasinya,”..mereka (baca:guru) juga mendidik anak-anak bapak. Gaji mereka tidak besar, tetapi kok sampai hati dipermainkan sewenang-wenang begitu? Ujarnya dengan nada tanya.
Menjelang azan zuhur, Wakil Bupati Nagan Raya Drs.Muhammad Kasim Ibrahim beserta Sekdakab dan salah seorang perwakilan dari DPRD Nagan Raya Keluar menerobos ‘benteng’ Satpol PP, berdiri dihadapan para peserta demonstran yang sempat terduduk kelelahan didepan kantor tersebut. Setelah kemunculan Wakil Bupati, para peserta terlihat semakin antusias kembali. Mereka serentak berdiri lagi dan mendengarkan arahan dari wakil Bupati. Pada arahan yang hanya memakan waktu berkisar menit tersebut, wakil bupati menyampaikan sokongan dan dukungan pada guru-guru peserta demonstrasi, wakil bupati juga menyampaikan apresiasi kepada guru-guru yang tetap berani menyampaikan aspirasinya kendati tantangan yang harus dihadapi mereka memang tidak kecil.
Selama ini memang guru sering disepelekan, padahal bakti mereka kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selama ini telah teruji. Wajar, ketika guru kemudian, padahal bakti mereka kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selama ini telah teruji. Wajar, ketika guru kemudian bereaksi menuntut hak mereka yang juga, sebenarnya berorientasi kepada pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, wakil bupati berjanji untuk membantu mencari solusi terbaik dengan pihak yang berkaitan.
Pada aksi yang dijalankan oleh guru-guru yang ada di Nagan raya itu tidak dihadiri oleh Bupati dan Kepala Dinas PK Nagan Raya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar pada peserta demo. Rencana pada awalnya mereka akan menyerahkan rekomendasi dan MoU kepada Bupati dan Kepala Dinas PK diurungkan, mengingat pihak yang dituju tidak berhadir mendengar aspirasi yang mereka sampaikan. Terlihat gurat kecewa begitu kentara dari wajah lelah para guru yang telah bersusah payah untuk berhadir guna bisa audiensi dengan Bupati Nagan Raya. Sebelumnya, perwakilan dari Dinas PK, Lauddin S.Pd juga direncanakan akan dimintakan untuk memberikan arahan kepada para delegasi guru. Hanya saja, karena yang berkompeten dalam persoalan tersebut adalah Kepala Dinas PK Nagan Raya langsung, Cut Intan Mala tidak ada, sehingga para peserta menolak untuk mengizinkan Lauddin S.Pd sebagai pembicara pada kesempatan. Hingga yang terjadi para perwakilan pemerintahan Nagan Raya hanya bisa melongo menyaksikan peserta aksi.
Dari beberapa sumber yang berhasil ditemui oleh BN Investigasi, disebutkan bahwa yang melatar belakangi aksi tersebut adalah kekecawaan dari guru yang tidak diberikan insentif yang seharusnya menjadi hak mereka. Secara total, dana yang menjadi jatah guru yang ditilep berkisar 3,8 milyar rupiah. Entah kemana dana insentif ini mengendap, sehingga seperti raib hingga beberapa bulan sampai berita ini diturunkan.
Zulaidisyah, S.Ag salah seorang guru yang berhadir sekaligus ketua Koalisi barisan Guru Bersatu (KOBAR-GB) mengatakan, moment ini adalah kesempatan bagi guru untuk menunjukkan powernya. Agar pemerintah lebih bisa melihat bahwa guru, kendati sering dizalimi, namun mereka juga punya kekuatan. Bahkan untuk mengganyang pemerintahan Nagan Raya pun mereka sanggup untuk melakukannya. Hal ini memang pernah terbukti saat guru bereaksi di Kampar, Riau beberapa waktu lalu yang juga telah berhasil menurunkan Bupati Kampar. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di Nagan Raya jika pemerintah terus saja sewenang-wenang terhadap guru. Karena mereka yang sekarang menjadi guru bukanlah individu-individu bodoh, tegasnya di sela pelaksanaan aksi tersebut.
Dan yang menjadi tuntutan dari komponen guru yang bernaung di Kobar GB Nagan Raya adalah, agar:
- Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kejari Aceh Barat agar segera memeriksa Bupati, kadis Pendidikan Nagan Raya dan Kepala BPKKD Nagan raya yang telah melakukan penggelapan Dana Fungsional Guru 2007-2008 atau 23 bulan, Tunjangan wali Kelas/Wakil Kepala serta proyek pengadaan buku-buku pelajaran dan proyek fisik lainnya dalam lingkungan pendidikan.
- Bupati dan Kadis Pendidikan agar segera membuat surat Pengunduran Diri dari jabatannya masing-masing karena keduanya tida memihak kepada dunia pendidikan dengan melakukan diskriminasi terhadap guru, semena-mena serta angkuh dan tidak pernah menghargai guru. Melakukan pembiaran kepada Kepala-kepala Sekolah melakukan penggelapan buku-buku untuk anak didik
- Kepada segenap Komunitas profesi guru di Nagan Raya, mulai tanggal disampaikannya tuntutan ini,30/10 atau sampai adanya Surat Pengunduran Diri Bupati dan Kadis Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang tembusannya juga kepada Kobar GB Nagan Raya dan Naggroe Aceh Darussalam serta media massa
- Pemda Prov. NAD agar lebih peduli kepada dunia Pendidikan di Nagan Raya mengingat banyaknya rekan-rekan guru yang dimutasi semena-mena oleh Pemda Nagan Raya agar dapat dikembalikan ke tempat yang lebih dekat untuk mengajar atau sesuai keputusan Baperjakat
- Pemda Nagan Raya agar mengembalikan hak-hak guru yang ditilep instansi pendidikan di Nagan 23 bulan, uang fungsional 2007-2008
- Pemda Nagan Raya untuk tahun 2009 harus peduli pendidikan dengan menaikkan uang TC guru dari Rp 400.000 menjadi Rp 1000.000/bulan, jika tidak ada anggaran maka tunjangan anggota DPRK Nagan Raya dipangkas 100%
- Kepada Pemda dan DPRK Nagan Raya menjamin sepenuhnya keamanan Dewan Guru yang ikut aksi damai pada hari ini (30/10) , siapa saja yang mengintimidasi guru untuk tidak ikut aksi damai akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.
Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Kobar GB Nagan Raya, Zulaidisyah,S.Ag. Tetapi disebabkan oleh ketidak hadiran Bupati dan kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya sehingga selanjutnya, untuk sementara rekomendasi tersebut hanya dibagi-bagikan kepada kalangan pers yang ramai hadir meliput jalannya aksi.
Dibelakang aksi, via sms, BN Investigasi mendapat kabar, banyak guru yang tidak bisa berhadir dalam aksi tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dari kepala sekolah untuk tidak menghadiri kegiatan aksi ini.
Dalam sebuah obrolan disela-sela terjadinya demonstrasi tersebut, beberapa PNS yang bekerja di kantor Bupati Nagan Raya sempat memperdebatkan tentang efektif tidaknya aksi yang dijalankan oleh guru-guru se Nagan Raya tersebut. Beberapa sempat menyayangkan karena mereka meninggalkan tugas utama mereka sebagai pendidik. Tetapi dari situ, juga terdengar celetukan, “jika guru lapar, bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik? Menerima semua apa adanya, perut keroncongan, mereka juga tidak akan bisa mengajar dengan baik. Tetapi ketika mereka luangkan waktu sedikit guna menyampaikan tuntutannya seperti itu, paling tidak akan membuat pihak yang berwenang lebih terbuka kupingnya”. Ah, andai saja Pemda Nagan Raya juga berpikir seperti ini.
Barisan Sakit Hati
Dilakukannya aksi damai oleh unsur guru yang tergabung dalam Kobar GB Nagan Raya turut memunculkan beragam komentar yang bersifat kontra di Nagan. Mukhlis ST, salah seorang tokoh muda Jeuram mengomentari persoalan tersebut,”wajar saja memang aksi tersebut dilakukan. Nah itu kalau kita lihat disatu sisi. Tetapi, kita juga harus objektif dalam melihat aksi tersebut, apakah mereka yang melakukan aksi tersebut telah pasti selama ini telah melakukan tugasnya sebagai abdi negara di bidang pendidikan dengan baik? Kemudian, sekalipun waktu yang dipergunakan untuk melakukan aksi tersebut hanya satu hari, apakah itu tidak merugikan anak-anak didik di sekolah-sekolah mereka. Nah, hal ini juga harus kita cermati benar. Pun, kita mestinya tidak melulu hanya melihat yang menjadi hak kita, tetapi juga apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita seharusnya itu yang harus lebih diprioritaskan melebihi dari sekedar obsesi pribadi.” Kritiknya.
Selanjutnya Wahidin, SE yang juga salah seorang tokoh muda Jeuram turut memberi kritik yang persis sama,”saya mungkin lebih melihat pada permasalahan mutasi, sebenarnya PNS itu kan punya ikrar saat awal mereka dilantik sebagai PNS dulu, baha mereka bersedia untuk ditempatkan di daerah manapun di seluruh Indonesia, tetapi giliran setelah mereka menjadi PNS, kok ikrar tersebut dilupakan begitu saja? Apa yang mereka tunjukkan itu lebih sebagai ekspresi barisan sakit hati.”
PGRI Ikut Beraksi
PGRI yang sebelumnya sempat menerima tuduhan menjadi pendongkrak atas kekuasaan yang sedang berjalan di Nagan di bawah kepemimpinan T. Zulkarnaini, juga melakukan aksi serupa pada minggu pasca aksi damai yang dilakukan oleh Kobar GB Nagan. BN Investigasi turut menerima beberapa keluhan dan kekhawatiran dari beberapa guru yang mengkhawatirkan aksi yang dilakukan oleh guru-guru dalam wadah PGRI dimanfaatkan oleh Pemkab Nagan untuk tujuan yang bersifat politis. Tetapi ternyata selanjutnya kekhawatiran yang sempat mencuat itu sama sekali sekali bergeser jauh. Sebab, pada intinya aksi yang dilakukan oleh PGRI juga menuntut perihal yang persis sama. Namun, PGRI sedikit lebih lunak tidak sampai menuntut pengunduran diri Bupati nagan Raya dan Kadis Pendidikan Nagan Raya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih atas kunjungan dan komentar anda.